 |
| Mahasiswa Nduga yang dipaksa keluar dari kontrakan mereka di Yogyakarta |
Jayapura, -- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga
se-Jawa-Bali mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga, segera menyalurkan
bantuan biaya 8 kontrakan asrama (pemondokan) di luar Papua untuk para
mahasiwa asal kabupaten itu yang sudah habis dua minggu lalu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Barat (DPWIB Jawa-Bali) Darson Lokbere kepada Jubi mengatakan, selain 8 rumah kontrakan tersebut, juga ada kontrakan lain yang akan berakhir Juli ini.
“Karena sewa lanjutan tidak dibayar, pemilik rumah meminta kepada mahasiswa untuk keluar dan mereka terpaksa menumpang di kos teman-temannya,” ujarnya di Jayapura, Senin (24/7/2017).
Di Yogyakarta, lanjutnya, kontrakan putra dan putri sudah berakhir dua minggu lalu. Di Semarang dan Salatiga 18 Juli lalu. Kontrakan di Bandung berakhir 23 Juli, kontrakan di Jakarta berakhir 28 Juli, Surabaya dan Malang dalam waktu dekat, diikuti kontrakan di Bali berakhir 4 Agustus 2017.
Ia berharap Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Dinas Keuangan Kabupaten Nduga segera mengirimkan dana yang seharusnya sudah disalurkan Juni dan Juli.
Darson melanjutkan, konflik horizontal yang terjadi di Nduga menyebabkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga macet. Ia berharap konflik segera selesai dan tidak berpengaruh kepada para mahasiswa yang studi di kota lain.
Ketua Pusat Badan Pengawas Organisasi Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (BPOP-IPMNI) Otis Tabuni mengaku sudah lama memperjuangkan dana kontrakan mahasiswa Nduga dan telah berusaha berkomunikasi dengan Dinas Keuangan dan Dinas P&K Nduga.
“Tapi nomor kontak kepala Dinas Keuangan tidak aktif, sedangkan Kadis P&K susah dikonfirmasi, begitu juga keberadaannya, pengurus telah memberitahukan situasi ini kepada Sekda Kabupaten Nduga Namia Gwjangge, ia mengatakan akan bertemu Bupati untuk melaporkan kondisi mahasiswa agar dapat mengeluarkan kebijakan sehingga penyaluran dana kontrakan bisa diproses minggu ini,” kata Otis. (*)
Copyright@Tabloid Jubi _'Sumber'
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Barat (DPWIB Jawa-Bali) Darson Lokbere kepada Jubi mengatakan, selain 8 rumah kontrakan tersebut, juga ada kontrakan lain yang akan berakhir Juli ini.
“Karena sewa lanjutan tidak dibayar, pemilik rumah meminta kepada mahasiswa untuk keluar dan mereka terpaksa menumpang di kos teman-temannya,” ujarnya di Jayapura, Senin (24/7/2017).
Di Yogyakarta, lanjutnya, kontrakan putra dan putri sudah berakhir dua minggu lalu. Di Semarang dan Salatiga 18 Juli lalu. Kontrakan di Bandung berakhir 23 Juli, kontrakan di Jakarta berakhir 28 Juli, Surabaya dan Malang dalam waktu dekat, diikuti kontrakan di Bali berakhir 4 Agustus 2017.
Ia berharap Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Dinas Keuangan Kabupaten Nduga segera mengirimkan dana yang seharusnya sudah disalurkan Juni dan Juli.
Darson melanjutkan, konflik horizontal yang terjadi di Nduga menyebabkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga macet. Ia berharap konflik segera selesai dan tidak berpengaruh kepada para mahasiswa yang studi di kota lain.
Ketua Pusat Badan Pengawas Organisasi Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (BPOP-IPMNI) Otis Tabuni mengaku sudah lama memperjuangkan dana kontrakan mahasiswa Nduga dan telah berusaha berkomunikasi dengan Dinas Keuangan dan Dinas P&K Nduga.
“Tapi nomor kontak kepala Dinas Keuangan tidak aktif, sedangkan Kadis P&K susah dikonfirmasi, begitu juga keberadaannya, pengurus telah memberitahukan situasi ini kepada Sekda Kabupaten Nduga Namia Gwjangge, ia mengatakan akan bertemu Bupati untuk melaporkan kondisi mahasiswa agar dapat mengeluarkan kebijakan sehingga penyaluran dana kontrakan bisa diproses minggu ini,” kata Otis. (*)
Copyright@Tabloid Jubi _'Sumber'
Tidak ada komentar:
Posting Komentar